Working for yourself, the result should have a positive impact to others


Tulisan ini bermula dari pertanyaan pribadi dan ku jawab sendiri. “Apakah Sistem Peradilan di Indonesia dapat diperbaiki?
Yang muncul hanyalah berupa pertanyaan, seperti berikut ini:

  1. Apakah bisa polisi menyidik seseorang yang diduga bersalah?
  2. Kalau bisa itu karena polisi bisa menemukan pasalyang disangkakan kepada seseorang.
  3. Apa bisa polisi menemukan bukti sesuai dengan pasal yang disangkakan? Bisa kalau mau.
  4. Apa bisa Jaksa menolak hasil penyidikan polisi? Bisa bila berkas tidak lengkap atau jaksa tidak mau.
  5. Apa bisa polisi menangkap jaksa? Tidak bisa, karena kalau polisi menangkap jaksa, maka jaksa yang lain tidak mau membuat hasil penyidikan polisi menjadi berkas penuntutan di pengadilan.
  6. Apa bisa jaksa menuntut polisi? Tidak bisa, karena polisi tidak akan mau menyidik orang yang bersalah lagi setelah itu.
  7. Apa bisa jaksa menuntut hakim? Tidak bisa, karena kalau disidangkan, hakimnya siapa? Temannya?
  8. Apa bisa hakim menuntut jaksa? Tidak bisa, karena penuntutnya tidak ada? Temannya?
  9. Apa bisa hakim tidak menurut tuntutan jaksa? Tidak bisa, karena hakim tidak bisa bekerja bila tidak ada yang dituntut dari jaksa.
  10. Apa bisa polisi menangkap hakim? Tidak bisa, karena setelah P21, siapa yang akan mengadili di persidangan? Temannya?
  11. Apa bisa jaksa langsung menangkap orang yang bersalah? Tidak bisa karena jaksa cuma di kantor, sedang polisi bisa berada di kantor, jalan, lapangan, di mana-mana.
  12. Apa bisa hakim langsung memutuskan seseorang menjadi terpidana? Tidak bisa, karena yang membawa terdakwa haruslah polisi dan atau jaksa.
  13. Apa bisa Presiden memecat Polisi? Tidak bisa, karena yang menerbitkan SK pengangkatan bukanlah presiden.
  14. Apa bisa Presiden memecat jaksa? Tidak bisa, karena jaksa juga PNS.
  15. Apa bisa Presiden memecat jaksa agung? Bisa, tetapi cuma seorang jaksa agung, jaksa yang lain masih banyak.
  16. Apa bisa Presiden memecat hakim? Tidak bisa, karena nantinya tidak akan ada hakim yang mengadili orang yang bersalah karena melawan hukum. Kalau bisa paling cuma satu.
  17. Apa bisa  Sistem Peradilan di Indonesia di perbaiki? Aku tidak tahu. Pusing. Tidak  ada solusi. Kalaupun ada solusi paling tidak mau. Apa tidak sebaiknya dipaksa? Tidak bisa, karena akan ditangkap polisi. KUHP apa tidak bisa dirubah? Tidak bisa, karena yangbisa  mengubah siapa? Misalnya wakil rakyat. Kalau KUHP dirubah, lalu malah merintangi jalan wakil rakyat untuk berbuat sesuka mereka, kan malah repot. Apa tidak bisa Presiden membuat peraturan pengganti UU? Bisa, tapi untuk urusan apa? Mengadili Hakim secara langsung seperti Raja begitu loh? Tidak bisa, karena hakim telah berjasa, karena tidak memutus orang yang melanggar hukum tetapi berjasa kepada presiden. Lalu Presiden harus berbuat apa? Ya sampai masa jabatannya habis. Berarti harus menunggu Pemilu? Iya, tetapi rakyat sudah lupa kasus hukum bila masa kampanye. Berarti setelah terpilih presiden baru, tidak ada perubahan apa-apa? Iya, karena wakil rakyatnya juga baru, jaksanya baru, hakim juga baru. Apa tidak bisa hakim yang dulu baik, lalu dipilih untuk menjadi hakim agung? Tidak bisa, karena sudah pensiun. Apa tidak bisa rakyat memilih wakil-wakil yang baik saja? Tidak bisa, karena saat pemilu yang diingat bukan masalah baik dan tidak baik, tetapi masalah siapa yang ngasih kaos, mukena, mie, dll. Apa  tidak ada rakyat yang masih baik hati? Buanyak. Apa tidak ada Kyai yang peduli negeri ini? Kalau peduli lalu dikasih jabatan, malah disalahkan. Kalau tidak dapat jabatan, males mikir negara. (bersambung)

Comments on: "Opiniku tentang “Indonesia”, tanya jawab monolog" (1)

  1. mungkin sudah saatnya kita belajar filsafat bernegara, yang perlu jadi perhatian adalah kita mestinya bisa membedakan antara aturan tertulis dan karakter bangsa, keduanya membentuk sistem berbangsa/bernegara aturan apapun pasti perlu subjek/orang yang menjalankan jadi tetap saja tergantung orang, krn yg hidup adalah orangnya, mau dijalankan atau tidak, atau mau ditafsirkan apapun suatu aturan, terserah orangnya. krn aturan itu barang mati, yg hidup orang. begitu juga islam, islam adalah aturan, benda mati, orang tidak boleh membela islam, krn yg dibela adalah benda mati. siapapun orangnya/pimpinan/raja atau presiden atau lainnya bisa buat keputusan dan kebijaksanaan dg benar meski tanpa adanya aturan. jika memang berkarakter baik. sebaliknya siapapun, dengan dilengkapi berbagai aturan bisa jadi bobrok jika memang karakternya bobrok, barangkali ini hikmah dari reformasi…. bahwa memang bangsa kita, semua dari kita adalah bobrok adanya. berbahagialah orang yg tidak diberi Alloh kesempatan tuk jadi pejabat.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Awan Tag

%d blogger menyukai ini: