Working for yourself, the result should have a positive impact to others


Tulisan yang sedikit ini hanya lah pengakuan dan persetujuan atas pendapat yang dicantumkan berikut ini ……………

Kepincangan-kepincangan Sertifikasi Guru

Pendahuluan

Di era globalisasi, semua negara saling berkompetisi. Dalam kompetisi tersebut, diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas, memiliki semangat tinggi, memiliki keterampilan dan wawasan yang luas serta professional agar dapat bertahan ataupun memenangkan persaingan global. Sehubungan dengan itu, pemerintah telah berusaha untuk meningkatkan mutu pendidikan walaupun masih jauh dibandingkan negara lain. Dari berbagai faktor yang mempengaruhi kualitas pendidikan tersebut, factor guru adalah factor yang sangat penting.

Jalan Terjal Menuju Harapan

Guru dipandang sebagai wahana investasi yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebuah Negara. Undang-undang Guru dan Dosen merupakan suatu kebijakan untuk intervensi langsung meningkatkan kualitas guru lewat kebijakan keharusan guru memiliki kulaifikasi Strata 1 atau diploma 4 dan memiliki sertifikat profesi. Untuk mendapatkan sertifikat profesi tersebut, dilakukan uji sertifikasi guru yang berbentuk penilaian portofolio (pengakuan atas pengalaman profesioal guru dalam bentuk kumpulan dokumen yang mendeskripsikan kualifikasi akademik, pendidikan dan pelatihan, pengalaman mengajar, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, penilaian dari atasan dan pengawas, prestasi akademik, karya pengembangan profesi, keikutsertaan dalam forum ilmiah, pengalaman organisasi dibidang kependidikan dan social dan penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan.

Dengan sertifikat profesi ini, guru berhak mendapatkan tunujangan profresi sebesar 1 bulan gaji pokok guru. Sehingga guru akan memperoleh penghasilan yang terdiri dari gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, tunjangan fungsional dan tunjangan profesi. Selain itu mereka juga akan menerima tambahan penghasilan lain dalam bentuk tunjangan khusus bagi mereka yang bertugas didaerah khusus. Bila dilihat dari sudut pandang kalkulasi penghasilan guru maka sertifikat profesi ini memberikan sebuah harapan kesejahteraan. Asumsi pemerintah adalah akan ada peningkatan kulitas kompetensi guru seiring dengan peningkatan kesejahteraan.

Antara Pelecehan dan Konflik

Berlawanan dengan potret harapan diatas, praktek pelaksanaan sertifikasi guru ternyata menimbulkan berbagai ketidakadilan. Kewajiban 24 jam tatap muka merupakan sebuah syarat yang berat bagi guru mata pelajaran kecuali guru SD. Assesor sertifikasi guru juga masih dipertanyakan keprofesionalannya. Assesor yang belum diuji keprofesionalannyaharus mengujiguru yang teah puluhan tahun mengajar merupakan sesuatu yang tidak adil dan sangat timpang.

Sertifikasi guru juga dinilai sebagai sebuah pelecehan. Hal tersebut dikarenakan guru yang tidak lulus penilaian portofolio selain harus melakukan kegiatan-kegiatan untuk melengkapi portofolio juga harus mengikuti pendidikan dan pelatihan profesi guru yang diakhiri dengan evaluasi atau penilaian sesuai persyaratan yang ditentukan oleh perguruan tinggi penyelengara sertifikasi. Guru yang lulus pendidikan dan pelatihan profesi guru mendapatkan sertifikat pendidik. Padahal dalam lembaga yang mendidik calon-calon tenaga guru, telah mengeluarkan dua sertifikat yaitu ijazah dan akta empat. ApaBila guru yang telah memiliki Ijazah dan akta IV masih harus mengikuti pendidikan profesi untuk mendapatkan sertifikat pendidik maka bukankah ini sama saja meragukan pendidikan yang telah diterimanya? Hal ini berarti sertifikat pendidik lebih tinggi kualitas atau nilainya dari pada ijazah dan akta IV. Apakah ini bukan suatu bentuk pelecehan baik terhadap guru, dosen ataupun terhadap LPTK? Bila alasannya adalah untuk sebuah kontrol mutu hasil pendidikan maka pertanyaannya adalah apakah sertifikasi pendidik itu benar-benar dapat mengontrol mutu pendidik?

Selain itu maka bercermin dari penaikan gaji pejabat atau anggota dewan untuk meningkatkan praktek kerjanya dan menghindari KKN. Maka bila pemerintah benar-benar berupaya manaikan gaji guru dan dosen dalam bentuk tunjangan profesi sudah seharusnya tidak perlu adanya persyaratan khusus untuk menaikan gaji guru. Akibat sertifikasi guru pun diklaim banyak menimbulkan masalah, diantaranya konflik horizontal antar guru disekolah, mendorong guru cenderung berprilaku sebagai tukang administrasi dari pada pekerja (lebih memprioritaskan administrasi mengajar dari pada metode mengajar. Sertifikasi guru juga masih belum bisa membuktikan secara ilmiah tentang jaminan peningkatan professional setelah guru tersebut menerima sertifikat.

Mengkaji UUGD

Mengkaji Undang-undang Guru dan Dosen bahwa seorang pendidik wajib memilki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, kualifikasi akademik yang diperoleh melalui pendidikan tinggi melalui pendidikan tinggi program S-I atau D-IV untuk guru dan Program S-2 untuk dosen, kompetensi profesi pendidik yang meliputi kompetensi pedagogic, kepribadian, professional dan sosial. Kompetensi professional ini menurut saya tidak perlu menunggu program sertifikasi karena profesionalisme guru dapat dilihat melalui kualifikasi pendidikan, masa kerja dan jenjang kepangkatan/golongan atau jabatan akademik. Ketiga persyaratan tersebut sebanarnya cukup menjadi pertimbangan untuk memberikan tunjangan profesi.

Penutup

Para pengagas sertifikasi guru menyatakan bahwa “sertifikasi merupakan sebuah sarana atau instrument untuk meningkatkan kualitas kompetensi guru dan bukan sebagai tujuan. Kegagalan dalam mencapai tujuan ini, terutama dikarenakan menjadikan sertifikasi sebagai tujuan itu sendiri”. Pernyataan atau konsep tersebut sebenarnya bila dijawab dengan menggunakan sudut pandang tipe guru di Indonesia tentu sudah terjawab dengan sendirinya. Maka sertifikasi sekarang merupakan sebuah “revolusi” peningkatan gaji guru. Namun dalam implementasinya terhadap peningkatan kualitas guru, masih menjadi sebuah pertanyaan besar. Apalagi terkait dengan sertifikasi guru yang tidak dapat menjamin peningkatan mutu guru pasca menerima tunjangan. Seiring berjalannya sertifikasi guru, dalam kenyataannya terdapat lebih banyak biasnya yang justru merugikan guru dan dosen itu sendiri. Maka harapan saya sebagai calon guru adalah implementasi Undang-undang guru dan dosen tanpa menunggu program sertifikasi sehingga guru tidak perlu melintasi jalan yang terjal menuju sebuah harapan antara kesejahteraan atau ketidakmungkinan

Selly Rahmawati

Staff Ahli Pers Mahasiswa BEM FISE UNY

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Awan Tag

%d blogger menyukai ini: